BGN dan Diskominfo Sulut Perkuat Integrasi Pengaduan Publik untuk Percepat Respons Program MBG

Manado — Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Sulawesi Utara memperkuat integrasi sistem pengaduan publik dalam rangka meningkatkan respons terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Konsolidasi ini dilakukan dalam rangka kunjungan dinas BGN ke Diskominfo Sulut, Selasa (21/4).

Pertemuan tersebut menyoroti pentingnya penyelarasan berbagai kanal pengaduan yang saat ini digunakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, seperti SP4N LAPOR, media sosial resmi pemerintah, website layanan publik, hingga platform “Lapor Pak Gubernur.” Seluruh kanal tersebut dinilai perlu dioptimalkan agar lebih terintegrasi dalam mendukung pelaksanaan Program MBG.

Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional (BGN), Khairul Hidayati, menegaskan bahwa penguatan sistem pengaduan menjadi salah satu instrumen penting dalam memastikan program berjalan efektif di lapangan. “Kami melihat pengaduan masyarakat adalah bagian penting dari evaluasi program. Karena itu, integrasi sistem pelaporan menjadi kunci agar respons pemerintah lebih cepat dan terarah,” ujar Hida di Manado, Selasa (21/4).

Hida menambahkan bahwa setiap laporan yang masuk, khususnya terkait Program MBG, perlu dikategorisasikan secara jelas agar penanganan dapat dilakukan sesuai prioritas dan tingkat urgensi di lapangan. “Dengan adanya kategorisasi yang tepat, kita bisa memastikan setiap aduan tidak hanya diterima, tetapi juga ditindaklanjuti secara konkret,” kata Hida.

Dalam diskusi tersebut, BGN juga menyoroti pentingnya respons cepat terhadap isu-isu yang viral di media sosial. Tim daerah diharapkan dapat melakukan verifikasi langsung di lapangan sebelum memberikan klarifikasi resmi kepada publik untuk menghindari penyebaran informasi yang tidak akurat.

Diskominfo Sulawesi Utara menyatakan kesiapan untuk memperkuat koordinasi dalam pengelolaan pengaduan publik, termasuk mendorong integrasi data antar kanal agar lebih mudah diakses dan ditindaklanjuti oleh instansi terkait di daerah.

“Kolaborasi ini sangat penting agar sistem pengaduan tidak berjalan sendiri-sendiri. Kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan respon yang cepat, tepat, dan terukur terhadap setiap laporan yang disampaikan,” pungkas Hida.

Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional