BGN Bekali Pelaksana MBG Solo Raya Antisipasi Risiko Hukum dan Isu Publik

Surakarta — Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat kapasitas para pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Solo Raya melalui kegiatan penyuluhan hukum dan penguatan strategi komunikasi publik. Kegiatan yang digelar di Surakarta, Jawa Tengah selama tiga hari (14-16 maret 2026) ini difokuskan untuk meningkatkan kesiapan aparatur dalam menghadapi berbagai dinamika pelaksanaan program di lapangan.

Melalui kegiatan tersebut, peserta dibekali pemahaman mengenai potensi risiko hukum yang dapat muncul dalam penyelenggaraan program pemerintah, sekaligus strategi komunikasi yang tepat dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BGN, Khairul Hidayati, mengatakan bahwa penguatan pemahaman hukum bagi pelaksana program menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai ketentuan.

“Pemahaman terhadap aspek hukum diperlukan agar setiap pelaksana program mampu mengantisipasi berbagai potensi persoalan sejak awal. Dengan begitu, pelaksanaan program dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan sesuai aturan,” ujar Hida, Minggu (15/3).

Selain itu, BGN juga menekankan pentingnya pengelolaan komunikasi publik yang efektif di tengah tingginya perhatian masyarakat terhadap Program MBG sebagai bagian dari Program Pemenuhan Gizi Nasional.

Menurut Hida, kemampuan mengelola informasi dan merespons isu publik secara cepat dan tepat sangat diperlukan agar pelaksanaan program tetap berjalan kondusif serta terhindar dari kesalahpahaman di masyarakat.

“Komunikasi publik yang baik akan membantu memastikan informasi yang diterima masyarakat tetap akurat dan tidak menimbulkan disinformasi,” tambahnya.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber bidang hukum dan strategi komunikasi yang sudah berpengalaman dan diikuti oleh berbagai unsur pelaksana program di wilayah Solo Raya, antara lain Kepala Regional dan Wakil Regional Jawa Tengah, Koordinator Wilayah Kota Surakarta, Koordinator Wilayah Kabupaten Sukoharjo, Koordinator Wilayah Kabupaten Boyolali, Koordinator Wilayah Kabupaten Karanganyar, Koordinator Wilayah Kabupaten Wonogiri, serta peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) se-Solo Raya.

(Red)